Oleh: Muzzamil (koordinator Tim Kampanye dan Publikasi Panja FGD DKI Lampung)
 |
| Menyambut Kunjungan Kerja Presiden Jokowi: "Pak Jokowi, Kenapa Harus Lampung?" |
Mencermati linimasa, juga cuplik digital rencana kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke provinsi ini, Minggu 21 Januari 2018 menggelitik nurani saya untuk menulis ini.
Membaca rundown padat, memakan keringat, namun menurut saya itu hal biasa buat orang super seperti Pakde, demikian oleh netizen jamak beliau disapa. Hebat. Ya, seperti tagline Indonesia Hebat, darimana asal politik Pakde berangkat.
Demi materialisasinya, dari sekian banyak: Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Pematangpanggang, Bandara Internasional Raden Inten II, Trio Waduk --Way Sekampung, Marga Tiga, dan Denteteladas, stasiun kereta api Branti dan commuter train Tanjungkarang-Branti, shortcut Tarahan-Rejosari, relokasi BUMN sentra industri pertahanan nasional trimatra (darat : PT. PINDAD, laut: PT. PAL Indonesia, udara: PT. Dirgantara Indonesia) di Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus, peningkatan kapasitas runway Bandara Muhammad Taufik Kiemas, Pekon Serai, Pesisir Barat dan sebagainya, momen anjau silau Minggu ini menepis aral selama adat prosesinya.
Rencana peresmian penggunaan JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar Seksi I ruas Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni (8,9 km) bagian pengerjaan Paket 1 Bakauheni-Sidomulyo dan Seksi V Lematang-Kotabaru (5,64 km) bagian pengerjaan Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru digarap guyub konsorsium BUMN konstruksi (Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, dan PT. PP) ini mempertegas plafon komitmen perwujudan pembangunan infrastruktur transportasi darat berbalut Trans Sumatera yang adu balap progres penyelesaiannya dengan Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku dan Trans Papua.
Secara relatif, daya ungkit konektivitas transportasi darat ini bersenyawa dengan progresivitas sejenis di jalur laut dan udara, bahkan ke depan bukan tidak mustahil melalui picu instrumen Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kemaritiman Provinsi Lampung yang di-lead langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, beroleh bonus moda kuno yang terbarukan, tol sungai, meminjam istilah Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) Ofyar Z. Tamin menjadikan kondisi existing-nya sarat berkah transportasi.
Ini bukan serba kebetulan. Apa pasal?
Mata nalar rakyat dan pemimpin Lampung kian terbelalak dengan tegak lurusnya konsistensi geopolitik, geoekonomi dan geostrategi Bumi Lada ini dalam peta atlas dan peta jalan Republik. Sejak masa prasejarah, rentang 75.000 Sebelum Masehi, teregistrasi negara 18 Maret 1964 hingga hari ini.
Keunggulan Lampung yang dulu cukup bangga (ge-er bahkan) hanya berpuas jadi zona transit jalur distribusi orang dan barang antar Sumatera-Jawa dan/atau sebaliknya, kini berbalik 360 derajat. Lampung hari ini sukses menaja diri jadi zona destinasi.
Posisi geografis kepemilikan garis pantai barat-barat daya-selatan-tenggara-timur-timur jauh, membentuk formasi zonasi wisata bahari dengan seluruh derivasinya. Mulai wisata pantai, wisata pulau, wisata bakau, wisata selat, wisata laut, wisata ikan, dan wisata lumba-lumba. Ada bonus, wisata bencana dan/atau mitigasi bencana. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata jadinya. Sebutlah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan dan Lampung Timur dengan sejuta pesonanya.
Belum lagi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kebun Raya Liwa, Taman Nasional Way Kambas, masih banyak lagi. Lampung bersolek. Bali bahkan pernah kalah turis. Target enam jadi tujuh, tujuh jadi delapan, kunjungan wisatawan nusantara. Amazing!
Walau belum diloloskan dan diluluskan negara, potensi sentra produksi pertanian padi, jagung dan kedelai (baca: pajale), agregat Ilahi atas subur bumi pertanian lahan kering khas Bumi Tapis ini menasbihkan ubi kayu, patut diperhitungkan sebagai bungsu. Singkong, sehingga jika dibulatkan jadi pajalengkong, butuh agregasi negara agar utuh andil strategisnya sebagai komoditas unggulan.
Target raihan volume produksi nasional pajale yang menukik tajam tahun demi tahun kita saksikan, bukti bahwa kontribusi Lampung sebagai "sosrobahu" visi lumbung pangan dunia 2045 bukan macan kertas. Ia nyata. Jadilah Lampung kawasan tengah, KEK Ketahanan Pangan.
Rakyat petani dan pekebun agraria Lampung tinggal diberi garansi kesejahteraan sosial ekonominya agar dapat terus berproduksi, ditambah sentuhan inovasi merespons lebih cepat datangnya era Revolusi Industri 4.0 yang bak hantu siang bolong hampiri sawah dan kebun mereka, haiqul yakin akan melahirkan talenta komersialisasi agrobisnis/agroindustri yang lagi-lagi, membelalakkan mata nalar kita.
Industrialisasi hulu-hilir berbasis pengarusutamaan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, pengolahan dan manufaktur perakitan barang teknologi terapan, nafas ketersediaan surplus sumber daya manusianya di Lampung memang masih butuh stamina. Pendidikan vokasi jawabnya. Dan pemerintah daerah ogah tidur. Sadar industri.
Hebat, Pak Presiden. Daya saing nasional, rangking kunjungan wisata, diminati 8.379 investor, bonus demografi berujud 67,8 persen populasi usia produktif 15-64 tahun dari total 9,8 juta jiwa penduduknya, status sosiologis miniatur Indonesia yang taken for granted dengan subsistensi 32 etnis didalamnya --secara terukur dalam derajat tertentu melahirkan pola interaksi sosial budaya amalgamasi berbasis keunggulan modal sosial nemuy nyimah yang merupakan bagian falsafah dasar masyarakat adat setempat (indigenous people's), dan serbaneka statistik keunggulan kompetitif Lampung lainnya, meyakinkan kami.
Ihwal? Ya, ihwal rangkuman semesta unggul Bumi Ruwa Jurai di muka bumi 35.583 km persegi dan bentang trimatra 51.991 kilometer persegi ini, yang layak kontestasi.
Melanjutkan bara juang sebelumnya semasa 2007-2013 yang digawangi punggawa Tim Lima (akademisi Unila Syafarudin Rahman, Arizka Warganegara, Ahmad Faisal, Bagus Sapto Mulyono, dan satu asal UBL IB Ilham Malik) di era kepemimpinan SBY, seiring langkah Pak Presiden Jokowi membuka ulang wacana pemindahan ibu kota negara RI ke luar Jawa, gayungnya tak luput kami sambut.
Bermula saat bertepatan Hari Adhyaksa, 22 Juli 2017 lalu, lima sekawan (Ahmad Muslimin, Dedi Rohman, Davit Kurniawan, Joni Fadli dan saya sendiri) dilatari kegalauan intelektual menyambut wacana Pakde. Berbekal literatur terbatas, akhirnya bertemulah kami dengan sosok intelektual organik muda, ekonom digital pentolan relawan berbendera Warung Jokowi era Pilpres 2014 pemilik Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, yang satu nafas dengan isi kepala kami. Kami daulat dia berinisiasi. Jadilah ia, inisiator FGD DKI Lampung, nama yang hingga kini kami populerkan.
Sepakat jadikan refleksi momentum perayaan 72 Tahun HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya 15 Agustus 2017 sukses terselenggara Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kesiapan Provinsi Lampung sebagai Alternatif Ibu Kota Pemerintahan RI di salah satu hotel dan hasil resume kajian akademik para narasumbernya kami serahkan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan saat audiensi 14 September 2017.
Siapa saja narasumber FGD 15 Agustus? Izinkan kami sebut: Any Nurhasanah (pakar gempa bumi-tsunami UBL), Bartoven Vivit Nurdin (sosiolog Unila), Mulyadi Irsan (Kepala Balitbangnovdaprov Lampung), Sugeng P. Harianto (pakar kehutanan Unila), Rahayu Sulistyorini (mewakili Rektor Itera), Yusuf S. Barusman (Rektor UBL, Ketua ICMI, ketua ADI Lampung), Asrian Hendicaya (ekonom Unila), Davit Kurniawan (pakar TI), Syafarudin Rahman, IB Ilham Malik, Ahmad Faisal (unsur Tim Lima 2010), Andi Surya (anggota DPD RI Dapil Lampung, M. Khadafi (Rektor Unimal, Ketua HIPMI Lampung), Budisantoso Budiman (jurnalis LKBN ANTARA), Oyos Saroso HN (jurnalis teraslampung.com), Ary Meizari Alfian (Ketua KADIN Lampung), Ginta Wiryasenjaya Ghazali (praktisi bisnis), Admi Syarief (peneliti DRD Lampung), Irwan Effendi (koordinator TA Gubernur Lampung), dan Hasan Basri (pakar komunikasi massa UTB).
Secara nasional, Agustus ini bulan madu. Dinamika riuh rendah. Pergulatan diskursus publik A-Z isu relokasi ibu kota negara, bak bertemu sejolinya. Tercatat selain Lampung, UGM, ITB, Unand, ITS, dan seluruh Kalimantan berpacu dalam harmoni. Menggembirakan hati, Pakde.
Demi tak hilang momentum, berbaju Panitia Kerja (Panja) FGD DKI Lampung kembali kami helat FGD seri kedua, tiga hari menjelang kunjungan kenegaraan Wapres JK menghadiri Dies Natalis ke-3 Itera. Penajaman pisau analisis kajian ilmiah bertagar #LampungIbuKotaPemerintahanRI ini disemai para narasumber FGD 3 Oktober 2017. Siapa saja?
Tuan rumah, Rektor Itera adalah salah satu anggota delegasi RI dipimpin Wapres JK dalam pertemuan KTT OKI di Kazakhstan, saat mana presidennya menawarkan bantuan kerjasama kajian pemindahan ibu kota negara, justru di masa krisis, dari Al Maty ke Astana.
Selain dia, ada Umar Ahmad (Bupati Tuba Barat), Zaidirina (staf BP2DK KSP RI), Sugeng P. Harianto, Davit Kurniawan, Irjenpol Ike Edwin (tokoh adat Lampung, Sahispol Kapolri), IB Ilham Malik, As'ad Muzzamil (Komisi Informasi Lampung), Firmansyah Y. Alfian (Rektor IIB Darmajaya/Ketua APTISI Lampung), Onno W. Purbo (pakar TI), Herman HN (Walikota Bandar Lampung), Dedi Aprizal (Ketua DPRD Lampung), Bustomi Rosadi (tokoh masyarakat Pasundan/Muhammadiyah), Yeanne Irmaningrum (Kepala BPS Lampung), Ginta Wiryasejaya Ghazali, Ary Meizari Alfian, Hermansyah (jurnalis Rakyat Merdeka Online), Masdar Helmi (planolog Unila), Citra Persada (planolog Itera), dan Resmen Khadafi (advokat).
Sedikit nukilan, jika ambil referensi lima kriteria mendasar hasil kajian yang dirilis Rektor ITS, maka kajian planolog Unila Masdar Helmi memikat jiwa.
Pertama, jika kriteria calon lokasi ibu kota pusat pemerintahannya harus berada di wilayah pesisir, Lampung layak posisi. Mempunyai tujuh kabupaten/kota yang ada pesisir lautnya, wilayah pesisir timur Lampung luasnya tiga kali luas Jakarta.
Kedua, wilayahnya relatif aman dan/atau bebas dari bencana. Kawasan timur Lampung yang pernah diusulkan pakar geografi UGM Sutikno (2008) dan geolog ITB Teuku Abdullah Sani (2010) sebagai calon lokasi ibu kota negara era SBY, adalah wilayah topografis bebas bencana dengan potensi kegempaan 75 persen lebih rendah dari kawasan pesisir barat Lampung yang rawan gempa tektonik.
Ketiga, dukungan jaringan fiber optik backbone telekomunikasi. Program Lampung Terang 2019 dipercepat Gubernur Ridho Ficardo jadi Lampung Terang 2018, menghunus prestasi rasio elektrifikasi 87 persen dari luas wilayah, dan kini surplus daya listrik. Secara koneksi internet, Lampung memang rangking 15 nasional, namun sebarannya rerata. Secara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, Lampung masuk dalam daya dukung backbone Jawa-Sumatera-Kalimantan (Jasuka), meliputi Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) dan Sistem Komunikasi Kabel Laut.
Keempat, memiliki wilayah perairan pendukung. Lampung amat sangat layak. Cita luhur merebut kembali mahkota poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Jokowi agar kita jangan lagi "memunggungi laut", sama sebangun dengan keunggulan kompetitif wilayah Lampung sebagai pintu gerbang sekaligus teras Sumatera dan berandanya Indonesia.
Kelima, berada di wilayah pulau terpisah. Dalam pada ini kami menerjemahkannya sebagai: di luar Jawa. Lampung notabene Jawa Utara, oleh latar program kolonisasi era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak 1908, atau kini dikenal transmigrasi. Posisi pesisir timur Lampung berhadapan dengan bentang luasan Laut Jawa dan Laut Banda.
Tak kalah memikat, kajian planolog Itera Citra Persada yang mengelaborasi hakikat tujuan pemindahan ibu kota negara: sebagai strategi pengembangan wilayah termasuk pemerataan ekonomi nasional agar Indonesia-centris, national bulding, sustainable green-politan, world class country capital city, raihan visi negara maritim, dan reformasi tata kelola pembangunan.
Keunggulan historis Sumatera (baca: Svarnadwipa, pulau Andalas) sebagai salah satu pusat peradaban dunia yang hilang, dibuktikan dari lalu lintas dan mobilitas manusia kuno di bentang spasial Sumatera dan Selat Sunda, jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya dan Tulang Bawang lahir.
Periset Stephen Oppenheimer (Oxford University) membuktikan peta migrasi manusia selama 160.000 tahun Zaman Es terakhir, dengan mendasari DNA mitokondria, bukti kromosom Y, arkeologi, klimatologi, dan studi fosil serta route tracking dan mada migrasi manusia ke luar dari Afrika ke seluruh dunia.
Adapun peradaban agrikultur Indonesia yang telah lebih dulu ada sebelum peradaban agrikultur lain di dunia, turut jadi bukti bahwa nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu, yang acap dijuluki 'Sundaland' Indonesia.
Keniscayaan Sumatera sebagai masa depan Indonesia, terpaut rotasi sentra ekonomi dunia ke zona Asia, terlebih Tiongkok, bertendensi wilayah Sumatera akan jadi pasar utama Asia, Amerika Selatan, dan Afrika di masa depan.
Keniscayaan Sumatera akan jadi pusat kebudayaan Melayu berlatar histori peradabannya --ras Deutero Melayu bersama Kalimantan, Jawa, NTT, Malaka, Filiphina-- menjadi kekuatan remigrasi manusia ke Sumatera.
Keniscayaan Sumatera akan jadi pusat riset flora tropis dunia masa depan, ditunjang biodiversity pendukung tumbuh kembang local knowledge bidang ekologi. Sumatera juga, rerata kontribusi aktivitas ekonominya relatif baik, mendukung lebih kurang 20 persen aktivitas nasional dengan pertanian tanaman pangan, agrobisnis/agroindustri, perkebunan, pertambangan, industri kreatif, dan pariwisata sebagai sektor unggulan.
Terkait strategi regional planning dalam kontekstualisasi New Urban Agenda, wabil khusus Lampung menurut hemat kami, secara taken for granted memiliki economic advantages spesifik dengan eksistensi Selat Sunda sebagai ALKI I yang notabene jalur utama maritim perdagangan internasional antara Samudera Hindia-Laut Cina Selatan, sekaligus buffer of alternative maritime route bagi jalur pelayaran Selat Malaka.
Secara lebih ekstrim, kami mempertajam posisi Lampung --yang walaupun masuk zonasi ring of fire-- namun berkekuatan jadi poros ekonomi baru berbasis ketahanan pangan dan ketahanan energi (didukung Kalimantan sebagai lumbung energi dan paru-paru tropik dunia masa depan). Bisa lebih ekstrim, Singapura-nya Indonesia masa depan, didukung kapabilitas sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, jika premis awalnya adalah bahwa "musuh datang dari Utara".
Pak Presiden, walau betik kabar telah terkonfirmasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro telah umumkan survei delapan titik keterpilihan lokasi: Kutai Kertanegara/Kukar, Kutai Barat/Kubar, Penajam Paser Utara/PPU (Kalimantan Timur), Palangkaraya, Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Banjarmasin, dan Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), seluruhnya di Kalimantan, namun demi tunainya tugas sejarah mempersiapkan masa depan Indonesia Raya di era post-milenial rentang 100-200 tahun ke muka, dalam rangka perjuangan kolektif pengusulan Provinsi Lampung sebagai alternatif calon lokasi ibu kota pusat pemerintahan RI berbasis government center multiple capital city dalam bingkai NKRI ini.
Izinkanlah Lampung (kawasan timur), dengan penuh menjunjung tinggi prinsip teritori berkeadilan, dimasukkan sebagai calon keempat lokasi ibu kota pusat pemerintahan RI pengganti DKI Jakarta, dan hasil kajian dua FGD kami yang telah tersampaikan langsung kepada Pak Bambang Brodjo dapat dipertimbangkan.
Izinkanlah, pemilik penduduk terbesar kedua dari total 52 juta jiwa penduduk Sumatera ini beroleh kesempatan uji kontes patut bin layak tidaknya berdialektika jadi calon lokasi.
Karena Pak Presiden kami tahu bergelut memimpin 265 juta jiwa penduduk negeri Zamrud Khatulistiwa ini dengan segenap latar out of the box yang visioner dan futuris sebagai daya unggul kepemimpinan nasional, maka dengan segala kerendahan hati sekaligus ujud kegembiraan berdemokrasi anak negeri, kami akan haru bangga dan syukuri, andai tetiba Pak Jokowi mengundang tanya, kenapa harus Lampung? Terima kasih, Pak Jokowi. Selamat datang di Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung. Tabik.
Lampung, Sumatera, 20 Januari 2018, 21:02 WIB
